Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Kecamatan Ujungbatu

Pertama, Pelaksanaan tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan pada swalayan di Kecamatan Ujung Batu. Kedua, bagaimana upaya instansi yang berwenang ataupun pihak yang terkait dalam menegakkan hukum seadil-adilnya agar Undang-Undang dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama terhadap para pelaku usaha swalayan yang tidak mencantumkan harga barang yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menjelaskan Pelaksanaan Pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan pada swalayan di Kecamatan Ujung Batu. Kedua, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan pada swalayan di Kecamatan Ujung Batu. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pelaksanaan pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan pada swalayan di Kecamatan Ujung Batu terdapat banyak kendala yaitu tentang ketidaktahuan masyarakat tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangkan, kelalaian pemilik swalayan tentang informasi harga terbaru, kelalaian dari para pegawai swalayan untuk terus memperhatikan rak-rak di swalayan, dan selanjutnya kurangnya fasilitas dan sarana, kurang seringnya sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian kewajiban untuk mengatasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangankan di Kecamatan Ujung Batu adalah dengan upaya sosialisasi kepada pemilik toko, pegawai swalayan dan masyarakat, penindakan secara tegas terhadap swalayan yang masih tidak mendengarkan imbauan/teguran dari Disperindag dan yang masih tidak mencantumkan lebel harga pada barang yang diperdagangakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan sarana/fasilitas.