PELAKSANAAN KEWENANGAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) UNTUK PENGADAAN BARANGDAN JASA DI DESA SUNGAI SOLOK KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 12TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Kewenangan Tim Pengelola Kegiatan
(TPK) Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Sungai Solok Kecamatan
Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan
Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah dugaan korupsi pembangunan jalan di
Desa Sungai Solok seharusnya dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
yang telah ditunjuk, namun pada pelaksanaannya kegiatan ini diambil alih oleh
Kepala Desa. Rumusan masalah pertama, Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa
Sungai Solok, kedua, Bagaimana hambatan dalam Pelaksanaan Kewenangan Tim
Pengelola Kegiatan (TPK) Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Sungai
Solok, dan ketiga, Bagaimana cara untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan
Kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa
Di Desa Sungai Solok. Tujuan penelitian, pertama, mengetahui Pelaksanaan
Kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa
Di Desa Sungai Solok, kedua, mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan
Kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa
Di Desa Sungai Solok, dan ketiga, mengetahui cara untuk mengatasi hambatan
dalam Pelaksanaan Kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Untuk
Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Sungai Solok. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian ini Desa Sungai Solok Kecamatan
Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Jenis data yang digunakan adalah data
primer, sekunder daan tertier. Teknik pengumpulan data adalah observasi,
wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deduktif
dan induktif. Hasil penelitian, pertama, Di dalam kasus ini, telah terjadi satu
kesalahan dalam tugas pokok dan wewenang yang seharusnya TPK menjalankan
tugas pokok dan wewenang, TPK bertindak hanya sebagai pekerja yang
diperintahkan oleh Kepala Desa. kedua, hambatan dalam Pelaksanaan adalah
adanya dominasi Kepala Desa, Pendanaan dikelola sendiri oleh Kepala Desa, dan
TPK Tidak Berani Mengungkap Kesalahan Kepala Desa serta TPK dijadikan
syarat administrasi saja, dan ketiga,cara mengatasi hambatan adalah
Memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDes,
Pelatihan dan Sosialisasi kepada Kepala Desa dan TPK terkait Tupoksi dan
wewenangnya sendiri.
Kata Kunci : Kewenangan, TPK, Pengadaan.